Pemerintah Baru Harus Laksanakan Mandat Lingkungan
Rabu, 20 Mei 2009
Pemerintah baru setelah pemilihan presiden selesai harus menjalankan seluruh mandat yang telah dikerjakan oleh pemerintah sebelumnya, khususnya di bidang lingkungan.
Pakar ekonomi dan lingkungan Emil Salim menyatakan hal itu di sela-sela workshop mitigasi, adaptasi menghadapi perubahan iklim yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi di Jakarta, Selasa (19/5).
Beberapa mandat lingkungan yang dimaksud diantaranya adalah Bali Road Map hasil keputusan Konferensi Para pihak ke-13 UNFCCC di Bali, akhir Desember 2007 dan Deklarasi Manado hasil dari rangkaian pertemuan World Ocean Conference (WOC) yang baru saja berakhir. "Sekarang tinggal pelaksanaannya. Pemerintahan yang baru nanti harus melaksanakan seluruh prakarsa itu," tegas Emil.
Dua keputusan ini juga telah mengikatkan Indonesia dengan dunia internasional. Untuk itu Indonesia tidak boleh berpangku tangan atau menganggap keputusan itu hanya sekedar keputusan belaka. Emil menegaskan pula Indonesia juga harus bisa beradaptasi dalam menghadapi perubahan iklim. Terlebih Indonesia ikut pula meratifikasi Protokol Kyoto yang intinya agar setiap negara wajib menurunkan emisi karbon sampai 20% pada 2012.
Walaupun Indonesia bukan negara industri seperti halnya India, China, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, kewajiban menurunkan emisi karbon pada 2012 adalah kewajiban.
Untuk itu lanjut Emil, masyarakat harus kreatif menciptakan teknologi ramah lingkungan untuk menghadapi perubahan iklim. Dia mencontohkan di dunia transportasi harus dirintis kendaraan yang menggunakan tenaga hybrid, dan mengurangi energi fosil. Mobil listrik adalah mobil masa depan yang harus sudah bisa diterapkan di masyarakat.
Demikian pula di sektor industri, pabrik-pabrik harus mulai mengurangi menggunakan bahan bakar minyak.
"Contohnya Indocement sudah menggunakan sampah sebagai pengganti solar. Selain sampah berkurang, karbondioksida yang dihasilkan solar juga berkurang. Teknologi semacam inilah yang harus terus dikembangkan," jelasnya.
Sumber : Media Indonesia
Pakar ekonomi dan lingkungan Emil Salim menyatakan hal itu di sela-sela workshop mitigasi, adaptasi menghadapi perubahan iklim yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi di Jakarta, Selasa (19/5).
Beberapa mandat lingkungan yang dimaksud diantaranya adalah Bali Road Map hasil keputusan Konferensi Para pihak ke-13 UNFCCC di Bali, akhir Desember 2007 dan Deklarasi Manado hasil dari rangkaian pertemuan World Ocean Conference (WOC) yang baru saja berakhir. "Sekarang tinggal pelaksanaannya. Pemerintahan yang baru nanti harus melaksanakan seluruh prakarsa itu," tegas Emil.
Dua keputusan ini juga telah mengikatkan Indonesia dengan dunia internasional. Untuk itu Indonesia tidak boleh berpangku tangan atau menganggap keputusan itu hanya sekedar keputusan belaka. Emil menegaskan pula Indonesia juga harus bisa beradaptasi dalam menghadapi perubahan iklim. Terlebih Indonesia ikut pula meratifikasi Protokol Kyoto yang intinya agar setiap negara wajib menurunkan emisi karbon sampai 20% pada 2012.
Walaupun Indonesia bukan negara industri seperti halnya India, China, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, kewajiban menurunkan emisi karbon pada 2012 adalah kewajiban.
Untuk itu lanjut Emil, masyarakat harus kreatif menciptakan teknologi ramah lingkungan untuk menghadapi perubahan iklim. Dia mencontohkan di dunia transportasi harus dirintis kendaraan yang menggunakan tenaga hybrid, dan mengurangi energi fosil. Mobil listrik adalah mobil masa depan yang harus sudah bisa diterapkan di masyarakat.
Demikian pula di sektor industri, pabrik-pabrik harus mulai mengurangi menggunakan bahan bakar minyak.
"Contohnya Indocement sudah menggunakan sampah sebagai pengganti solar. Selain sampah berkurang, karbondioksida yang dihasilkan solar juga berkurang. Teknologi semacam inilah yang harus terus dikembangkan," jelasnya.
Sumber : Media Indonesia
Leave your response