Strategi PBB dalam Penyelamatan Hutan Dinilai Gagal
Selasa, 28 April 2009
Ketua World Growth Alan Oaxley mengingatkan negara-negara makmur akan komitmen dukungan mereka kepada strategi PBB dalam penyelamatan hutan di negara berkembang.
Ia menegaskan, alih-alih membantu negara miskin untuk mengembangkan kehutanan berkelanjutan, dana bantuan PBB malah mengarah kepada LSM yang memerlukan dana besar yang antiinisiatif di bidang perhutanan, di antaranya Greenpeace dan WWF.
Siaran pers yang diterima Antara di Denpasar, Bali, Sabtu (25/4), Oaxley menyatakan, PBB selalu memaksakan bahwa inisiatif di bidang perhutanan itu melindungi keragaman hayati sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi.
Tetapi, di bawah pengaruh kritisisme yang laten dari LSM yang anti komersialisasi hutan, seperti Greenpeace dan WWF, dana donor itu telah menyediakan pembiayaan kepada kampanye anti perhutanan yang merusak kemakmuran komunitas miskin dengan cara membatasi pendayagunaan hutan.
Sangat jelas bahwa klaim pembalakan hutan oleh Greenpeace secara reguler mengingkari fakta-fakta itu.
Data World Growth menunjukkan, target global untuk mempertahankan 11% hutan dunia untuk konservasi telah jauh terlampaui, di antaranya 80% luas hutan hujan Amazon masih utuh dan laju deforestasi secara global di bawah 0,2% per tahun dan angka itu terus menurun.
LSM dari Amerika Serikat ini mencatat, laju deforestasi itu bukan dipengaruhi secara berarti oleh tekanan pembalakan liar, tetapi oleh laju pertumbuhan penduduk dan keperluan untuk memproduksi lahan pangan yang lebih menghasilkan.
Dalam laporan terbarunya, jelas dikatakan tentang upaya yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan perhutanan berkelanjutan.
"Jika negara miskin yang kaya akan hutan alam ingin menjadi sukses dalam melakukan perhutanan berkelanjutan maka mereka akan memerlukan bantuan pembiayaan. Karena alasan itulah maka PBB secara khusus harus menegaskan kewajiban guna menyalurkan dana kepada negara miskin," katanya.
Sumber: Media Indonesia
Ia menegaskan, alih-alih membantu negara miskin untuk mengembangkan kehutanan berkelanjutan, dana bantuan PBB malah mengarah kepada LSM yang memerlukan dana besar yang antiinisiatif di bidang perhutanan, di antaranya Greenpeace dan WWF.
Siaran pers yang diterima Antara di Denpasar, Bali, Sabtu (25/4), Oaxley menyatakan, PBB selalu memaksakan bahwa inisiatif di bidang perhutanan itu melindungi keragaman hayati sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi.
Tetapi, di bawah pengaruh kritisisme yang laten dari LSM yang anti komersialisasi hutan, seperti Greenpeace dan WWF, dana donor itu telah menyediakan pembiayaan kepada kampanye anti perhutanan yang merusak kemakmuran komunitas miskin dengan cara membatasi pendayagunaan hutan.
Sangat jelas bahwa klaim pembalakan hutan oleh Greenpeace secara reguler mengingkari fakta-fakta itu.
Data World Growth menunjukkan, target global untuk mempertahankan 11% hutan dunia untuk konservasi telah jauh terlampaui, di antaranya 80% luas hutan hujan Amazon masih utuh dan laju deforestasi secara global di bawah 0,2% per tahun dan angka itu terus menurun.
LSM dari Amerika Serikat ini mencatat, laju deforestasi itu bukan dipengaruhi secara berarti oleh tekanan pembalakan liar, tetapi oleh laju pertumbuhan penduduk dan keperluan untuk memproduksi lahan pangan yang lebih menghasilkan.
Dalam laporan terbarunya, jelas dikatakan tentang upaya yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan perhutanan berkelanjutan.
"Jika negara miskin yang kaya akan hutan alam ingin menjadi sukses dalam melakukan perhutanan berkelanjutan maka mereka akan memerlukan bantuan pembiayaan. Karena alasan itulah maka PBB secara khusus harus menegaskan kewajiban guna menyalurkan dana kepada negara miskin," katanya.
Sumber: Media Indonesia
Leave your response